Pro Kontra Pelarangan Minuman Beralkohol di Bandung

Pro Kontra Pelarangan Minuman Beralkohol di Bandung Pemerintah pusat dan daerah hingga kini belum bisa melakukan pelarangan terhadap keberadaan minuman beralkohol (minol). Sebagai solusinya, minol hanya dibatasi dalam hal peredaran agar tidak bisa diperoleh sembarangan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengatakan produk hukum yang berkaitan dengan minol tidak dapat dipungkiri selalu menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Perda No 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minol di Kota Bandung dibuat cukup lama yakni hampir 1,5 tahun.

“Perda minol ini adalah salah satu Perda yang sensitif. Dalam proses berpolitik memang harus berhati-hati sekali karena bisa mempengaruhi rating sebuah partai,” ujar Aan saat menjadi pembicara dalam pemaparan hasil penelitian Center For Indonesia Policy Studies (CIPS) di Hotel Zodiak, Jalan Kebonkawung, Kota Bandung, Rabu (9/5/2018).Secara aturan, tempat yang boleh menjual minol di Kota Bandung adalah Hotel Bintang 3-5, restoran dengan tanda talam selaka dan talam kecana, pub, karaoke, klab malam, diskotik dan duty free shop. Namun pada kenyataanya pembatasan tersebut malah membuat penjualan minol ilegal menjamur.

Andi menyebut maraknya warga yang mengkonsumsi minol disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang didominasi oleh golongan C, D dan E. Kemudian kebudayaan dan latar belakang warga, dan terakhir berkurangnya peran orang tua dan tokoh masyarakat atau agama.

“Dari sini kita bisa melihat sisi positif dan negatif dari pembatasan minol. Positinya warga sulit untuk mengakses minol dan memberikan perlindungan pada warga dari ancaman bahaya minol. Sementara sisi negatifnya muncul minol ilegal hingga oplosan yang lebih berbahaya,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai untuk melakukan pelarangan secara total terhadap minol dirasa cukup sulit dan malah akan menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Sehingga untuk menuju pelarangan diperlukan proses pengawasan secara bertahap.

Salah satu contohnya, kata Aan, adalah kembali menegakkan peraturan batas usia pembeli minol yakni 21 tahun. Cara seperti itu diharapkan bisa meminimalisir dampak minol pada warga usia muda.

“Sampai sekarang belum ada data berapa sebenarnya penjual minol di Kota Bandung. Bohong kalau ada yang bilang pengawasan sudah diperketat tapi data itu tidak ada. Pengawasan harus sampai tingkat distribusi dan tindak tegas semua penjual yang melanggar aturan,” ucapnya.

Sementara itu Manajer Media dan Data Rumah Cemara Patri Handoyo menilai pembatasan yang dilakukan pemerintah ditambah menaikkan cukai minol dinilai tidak efektif. Hal itu, kata Patri, malah memunculkan kesempatan sejumlah orang dengan menjual minol ilegal dan oplosan yang lebih berbahaya.

“Usulan kami pemerintah bisa mengurangi beban pajak. Kembali mengizinkan penjualan dengan catatan batas umur. Akomodasi industri minuman tradisional agar mutunya terkendali. Terakhir, pendidikan pengurangan dampak buruh dari konsumsi alkohol,” tandas Patri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *